Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 09 tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Qanun tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu, politik, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Perumusan kebijakan dibidang pemantapan idiologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
  4. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan pemantauan evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
  5. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;
  6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen terdiri dari :

  1. Kepala Kantor;
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  4. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu;
  5. Kepala Seksi Politik, Sosial dan Budaya; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Perumusan kebijakan dibidang pemantapan idiologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
  4. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan pemantauan evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
  5. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;
  6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Kantor mempunyai uraian tugas:

  1. Merencanakan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  4. Mengawasi bawahan sesuai pelaksaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  5. Mengatur pelaksaan tugas bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  7. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka menyelenggarakan urusan umum, pemeliharaan dokumen kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berjalan lancar.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
  2. Menyusun peraturan perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  4. Pengelolaan dan pengadministrasian pelengkapan kantor;
  5. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  6. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala kantor dan semua unit organisasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

  1. Merencanakan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  4. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  5. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
  6. Mengawasi bawahan sesuai pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  7. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  9. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Kepala Seksi Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan Seksi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka pemeliharaan dokumen partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan mengevaluasi proses pergantian antar waktu anggota DPRK sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berjalan lancar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan data dalam rangka koordinasi dan singkronisasi penyusunan program bidang Hubungan Antar Lembaga;
  2. Penyiapan dan perumusan fasilitas hubungan dengan lembaga perwakilan;
  3. Penyusunan kebijakan dan fasilitas hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
  4. Melaksanakan pengawasan/monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis kantor dalam bidang program hubungan antar lembaga; dan
  6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyeleggarakan fungsi, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas:

  1. Merencanakan Kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  4. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  5. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
  6. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  8. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu.

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu dalam rangka pemeliharaan dokumen pengembangan idiologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembinaan pembauran, dan pengembangan demokrasi serta fasilitas pemilu sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu berjalan lancar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan data dalam rangka koordinasi dan singkronisasi penyusunan program bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
  2. Penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan dan fasilitas kesatuan bangsa, demokrasi, fasilitas pemilu, pemantapan idiologi kebangsaan, wawasan nusantara;
  3. Melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis kantor dalam bidang program kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyeleggarakan fungsi, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu mempunyai uraian tugas:

  1. Merencanakan Kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu berdasarkan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
  5. Mengawasi bawahan sesuai pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  6. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu;
  7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu dan mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  8. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Politik, Sosial dan Budaya.

Kepala Seksi Politik, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan Seksi Politik, Sosial dan Budaya dalam rangka pemeliharaan dokumen perpolitikan, sosial, budaya, penanggulangan masalah SARA dan kehidupan beragama sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Seksi Politik, Sosial dan Budaya berjalan lancar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Politik, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan data dalam rangka koordinasi dan singkronisasi penyusunan program bidang politik, sosial dan budaya;
  2. Penyiapan kebijakan teknis penyediaan fasilitas perpolitikan sosial, budaya dan penanggulangan masalah SARA serta kehidupan beragama;
  3. Membina sistem perpolitikan, sosial, budaya, penanggulangan masalah SARA dan kehidupan beragama;
  4. Melakukan koordinasi, konsultasi dan memfasilitasi pengembangan dan pemantauan perpolitikan, sosial, budaya, penanggulangan masalah SARA dan kehidupan beragama;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis kantor dalam bidang program politik, sosial dan budaya;
  6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk Menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Politik, Sosial dan Budaya mempunyai uraian tugas:

  1. Merencanakan Kegiatan Seksi Politik, Sosial dan Budaya berdasarkan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  4. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  5. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
  6. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok Seksi Politik, Sosial dan Budaya;
  7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Politik, Sosial dan Budaya dan mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  8. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Politik, Sosial dan Budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.